Ditulis Oleh: Muhammad Jibriliano Ramadhan, S.E
Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam
Tugas UTS Opini Makro Ekonomi
Dalam keadaan ekonomi saat ini, kebijakan fiskal menjadi salah satu alat penting bagi pemerintah untuk mempertahankan kestabilan ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran, dan mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. Namun, dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal tidak hanya dilihat sebagai alat teknis untuk mengatur anggaran dan mendorong pertumbuhan, tetapi juga sebagai instrumen yang bersifat moral dan spiritual yang berfokus pada keadilan (‘adl) dan kesejahteraan (maslahah) masyarakat.
Hakikat Kebijakan Fiskal dalam Islam
Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal menitikberatkan pada pengelolaan pemasukan dan pengeluaran negara melalui sistem perpajakan, pemberian subsidi, serta belanja publik. Sementara itu, Islam menganggap kebijakan fiskal sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab pemimpin di dunia. Dasar dari prinsip ini tidak hanya berfokus pada efisiensi ekonomi, tetapi juga mencakup keadilan sosial, pemerataan distribusi kekayaan, serta kesejahteraan bersama (al-falah).
Instrumen fiskal dalam Islam tidak hanya terbatas pada pajak, tetapi juga meliputi zakat, kharaj, jizyah, dan fa’i — yang seluruhnya diarahkan untuk mendukung keberlanjutan sosial dan menegakkan keseimbangan ekonomi antar lapisan masyarakat.
Prinsip-Prinsip Fiskal Islami
- Tauhid dan Amanah: Setiap sumber daya ekonomi adalah milik Allah SWT, sementara manusia hanya pengelola. Maka, kebijakan fiskal harus dilandasi rasa tanggung jawab dan etika spiritual.
- Keadilan Distribusi: Islam menolak penumpukan kekayaan pada segelintir orang sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr: 7.
- Larangan Riba dan Israf: Pembiayaan defisit tidak boleh dilakukan melalui sistem bunga (riba), dan pengeluaran negara harus menghindari pemborosan (israf).
- Kemaslahatan dan Kesejahteraan Umum: Fokus kebijakan fiskal bukan hanya pada pertumbuhan materi semata, tetapi juga kesejahteraan spiritual dan sosial masyarakat.
Implementasi dan Tantangan Kontemporer
Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, pelaksanaan kebijakan fiskal yang berlandaskan Islam menghadapi berbagai tantangan yang rumit. Sistem keuangan dan pajak masih dipengaruhi oleh cara berpikir konvensional yang lebih fokus pada efisiensi dan pertumbuhan, daripada pada keadilan dan kesejahteraan sosial.
Namun demikian, usaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan fiskal mulai menunjukkan hasil. Contoh-contoh tersebut meliputi pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih baik, kerjasama antara BAZNAS dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang ramah lingkungan yang sesuai dengan prinsip Islam mengenai keseimbangan (mizan) dan perlindungan lingkungan.
Refleksi Mahasiswa Pascasarjana
Sebagai mahasiswa program magister, kita memiliki tanggung jawab akademik untuk menilai dan menawarkan solusi terhadap permasalahan itu. Pendekatan yang mengintegrasikan ilmu ekonomi modern serta prinsip-prinsip syariah harus diperluas — tidak hanya di bidang teori, tetapi juga dalam penerapan kebijakan publik. Kebijakan fiskal Islam hendaknya berperan sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial, mengatasi praktik rente dan korupsi, serta membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
Penutup
Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam sesungguhnya merupakan lebih dari sekadar suatu sistem ekonomi; ia juga mencerminkan ibadah sosial serta tanggung jawab moral yang dimiliki pemerintah terhadap rakyatnya. Dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam sebagai dasar dalam mengambil keputusan fiskal, diharapkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya akan mencapai pertumbuhan, tetapi juga membawa berkah dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.
