Ruang domestik merupakan ruang yang sangat melekat pada citra diri perempuan. Tidak asing untuk kita dengar bahwa kewajiban perempuan sebagai seorang istri hanyalah berkutik pada wilayah dapur, sumur dan kasur. Statement yang sangat dominan di lingkungan masyarakat yang tertanam bertahun-tahun lamanya. Keterlibatan perempuan dalam ranah domestik ternyata pernah mendapatkan dukungan penuh oleh pemerintan Indonesia yakni pada masa order baru. Masa yang menjadi proses pembangunan Negara yang dicanangkan oleh pemerintah dengan doktrin trilogi pembangunan yaitu stabilitas,pertumbuhan dan pemerataan.
Pada masa orde baru ini, pemerintah ternyata tidak hanya terfokus mengurusi pembangunan Negara melainkan juga mengurusi kedudukan perempuan. Pemerintah menilai bahwa kedudukan perempuan haruslah sesuai kodratnya yang menurut mereka hanya terfokus dalam lingkungan rumah tangga, dimana perempuan Indonesia sejak dulu memang erat dikaitan dengan pekerjaan domestik seperti mengurus anak, mendidik, mengurus kebutuhan suami, memasak dan segala hal lainnya yang layak dijadikan pekerjaan perempuan pada saat itu. Hal ini dikarenakan supaya perempuan pada saat itu terbebas dari segala bentuk aktivitas politik.
Kekhawatiran pemerintah pada perempuan untuk tidak ikut berpartisipasi dalam hal politik dikarenakan pada masa orde lama terdapat organisasi perempuan yang sangat berpengaruh yaitu Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) yang termasuk dalam federasi perempuan KOWANI (Kongres Wanita Indonesia) pada kala itu melebarkan sayapnya untuk terus membangkitkan semangat perempuan agar terlibat dalam partisipasi politik. Menurut GERWANI, perempuan tidak hanya sebatas menjadi perannya sebagai seorang ibu ataupun istri tapi juga dalam melakukan peran nya pada sejumlah bidang pekerjaan maupun lembaga kenegaraan. Selain focus pada perihal pendidikan dan kesetaraan gaji bagi buruh Indonesia, organisasi perempuan GERWANI juga memiliki kesadaran besar akan perlunya partisipasi politik oleh perempuan dalam pembangunan bangsa.
Namun karena GERWANI kerap dikaitkan memiliki hubungan erat dengan salah satu partai politik Indonesia yakni Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terlibat dalam pembunuhan G.30.S maka GERWANI diasumsikan turut andil dalam peristiwa pembunuhan G.30.S yang membuat namanya tercoreng. Sehingga keberadaan organisasi perempuan GERWANI dilarang keberadaannya oleh pemerintah karena dikhawatirkan akan mengancam kestabilan Negara, termasuk segala hal yang berbau politik.
Pada masa orde baru, pemerintah menggunakan konsep ibuisme untuk menentukan standarisasi posisi perempuan dalam pembangunan bangsa. Konsep ini merupakan cara yang ditempuh pemerintah untuk menempatkan peran perempuan sebagai ibu yang kaitannya hanya mengarah pada unsur domestik. Sebuah peran yang mengharuskan seorang ibu/istri hanya fokus dalam ranah keluarga, anak dan suami. Upaya ini dilakukan agar perempuan bisa berkontribusi dalam pembangunan Negara dengan tidak menciptakan ideologi gender lainnya yang dapat menimbulkan ketidakstabilan Negara. Dengan adanya konsep ini, organisasi perempuan yang berada dibawah naungan KOWANI dituntut untuk dapat menjalankan perannya sesuai dengan konsep ibuisme.
